Kaltim Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan melalui Digitalisasi Bansos
Resensi Kaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) semakin serius menggarap program pengentasan kemiskinan dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran serta mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Logical Framework dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Transisi Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Tantangan dan Solusi dalam Penyaluran Bansos
Dikutip dari Kaltimprov.co.id, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur per Maret 2025 tercatat sebesar 5,17%. Pemprov Kaltim menilai digitalisasi sebagai solusi terhadap berbagai tantangan klasik penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima tidak tepat sasaran, serta proses administrasi yang lambat.
Dengan integrasi data kependudukan dan data kemiskinan yang valid, sistem digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan.
Dukungan OPD dan Peran Strategis Bappeda
Dalam rencana aksi yang dirancang oleh Biro Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipercaya sebagai ketua pelaksana, juga dengan dukungan penuh dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seluruh elemen birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim disebut siap mendukung pelaksanaan digitalisasi ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik.
Diskominfo Dorong Transparansi dan Efektivitas
Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Fahmy Asa Pranata, menyatakan dukungan penuh terhadap program digitalisasi bansos.
“Kami, dari Kominfo, sangat mendukung penuh upaya digitalisasi bansos ini,” ujar Fahmy.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya menyangkut efisiensi, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan tata kelola bansos yang transparan dan akuntabel.
“Dengan sistem digital yang terintegrasi, kita bisa memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan. Ini langkah krusial dalam mencapai target penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur,” tegasnya. (yin)
