Pemprov Kaltim Bakal Terapkan Sistem Digital Bansos, Targetkan Penurunan Kemiskinan Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Resensi Kaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap menerapkan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Upaya ini ditujukan untuk memastikan bansos diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bantuan.
Komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi penyusunan Logical Framework dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik Transisi Tahun 2025 yang digelar Biro Organisasi Setda Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim.
Agenda tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam masa transisi, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan bansos.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kaltim per Maret 2025 tercatat sebesar 5,17 persen. Angka tersebut menjadi dasar penting untuk mempercepat transformasi sistem distribusi bantuan agar lebih efektif.
Dalam skema rencana aksi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) didapuk sebagai koordinator pelaksana, dengan dukungan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari tim pelaksana.
Digitalisasi bansos ini ditargetkan dapat menghapus berbagai persoalan lama seperti tumpang tindih data, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta keterlambatan proses administrasi.
Fahmy Asa Pranata dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menyatakan komitmen pihaknya dalam mendukung penuh inisiatif ini.
“Kami, dari Kominfo, sangat mendukung penuh upaya digitalisasi bansos ini,” ujar Fahmy.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemanfaatan teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem digital yang terintegrasi dengan data kependudukan dan data kemiskinan yang valid, kita bisa memastikan setiap bantuan yang dikeluarkan pemerintah provinsi benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.”
“Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang bersih dan efektif, sekaligus menjadi pendorong utama untuk mencapai target penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Pemanfaatan sistem digital dalam bansos menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan internal, tapi juga pada pencapaian hasil nyata bagi masyarakat. (saa)
