Menkeu Siapkan Rp20 Triliun untuk Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan, Dorong Reformasi Sistem dan Teknologi
Resensi Kaltim, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk menutup tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan wujud pelaksanaan janji Presiden untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai janji Presiden. Itu sudah kami siapkan,” kata Purbaya usai melakukan rapat dengan BPJS Kesehatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu (22/10/2025).
Reformasi Tata Kelola dan Evaluasi Regulasi Lama
Purbaya menegaskan, penyediaan anggaran besar harus dibarengi dengan reformasi tata kelola di BPJS Kesehatan agar penggunaan dana publik lebih efisien dan transparan.
Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah aturan yang dianggap tidak lagi relevan.
Sebagai contoh, Purbaya menyebut aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena kondisi darurat pandemi sudah berakhir.
“Akibatnya, karena alat sudah dibeli, semua pasien diarahkan ke alat itu dan tagihan ke BPJS membesar. Saya minta mereka benar-benar mengevaluasi kebijakan pembelian alat,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan agar proses revisi melibatkan para ahli di bidang kesehatan untuk menjaga kualitas layanan medis.
Dorong Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan
Selain evaluasi kebijakan, Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Saat ini, lembaga tersebut memiliki sekitar 200 pegawai di bidang IT.
“Itu sudah seperti perusahaan teknologi sendiri. Saya minta mereka mengintegrasikan seluruh sistem IT nasional dan mulai menerapkan kecerdasan buatan (AI),” ujarnya.
Menurut Purbaya, sistem digital yang terintegrasi akan membantu mendeteksi klaim bermasalah dan mempercepat penyelesaian layanan kesehatan.
“Saya harap dalam enam bulan ke depan sistem IT mereka sudah berfungsi penuh. Kalau berhasil, BPJS bisa jadi sistem layanan kesehatan berbasis teknologi terbaik di dunia,” tambahnya.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan sanksi apabila BPJS Kesehatan belum memenuhi seluruh target pembenahan. Namun, ia meminta agar lembaga tersebut terus memperbaiki sistem dan meningkatkan akuntabilitas.
“Saya melihat masyarakat kecil bisa menjalani operasi mahal berkat BPJS. Itu sangat membantu. Jadi kalau sistemnya bisa diperbaiki, kenapa tidak kita dukung,” ujarnya menutup pembicaraan. (yin)
