Prabowo Usul Dana Rp13 Triliun dari Koruptor Dialokasikan untuk Beasiswa LPDP
Resensi Kaltim, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana pengganti kerugian negara sebesar Rp13 triliun hasil penanganan kasus korupsi, dialokasikan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.
Dorong Investasi Pendidikan Jangka Panjang
Presiden menilai bahwa dana pengembalian dari tindak pidana korupsi sebaiknya digunakan untuk investasi di sektor pendidikan, demi memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan hasil penindakan korupsi itu, sebagian besar bisa kita investasi di LPDP. Mungkin dari Rp13 triliun yang hari ini diserahkan oleh Jaksa Agung ke Menteri Keuangan, sebagian bisa ditaruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo, dikutip dari ntvnews.id.
Dana sebesar Rp13 triliun tersebut berasal dari barang bukti hasil sitaan perkara korupsi terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Penyerahan aset dilakukan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada hari yang sama dengan sidang kabinet.
Perkuat Program Sekolah Garuda dan Beasiswa
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan program prioritas di bidang pendidikan, termasuk:
- Pengembangan Sekolah Rakyat
- Pendirian SMA Unggulan Garuda
- Perluasan beasiswa nasional
- Penambahan fakultas kedokteran di berbagai daerah
Presiden menekankan bahwa penguatan LPDP menjadi krusial untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Prabowo juga mendorong adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaring anak-anak berbakat dari berbagai pelosok Indonesia, terutama dari keluarga tidak mampu.
“Jangan anggap anak-anak pintar hanya berasal dari keluarga menengah ke atas. Banyak anak dari kalangan bawah yang punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” tegasnya.
Libatkan TNI, Polri, dan Ormas
Presiden meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Sosial untuk bekerja sama dengan TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, dan yayasan pendidikan dalam menjangkau potensi terbaik dari desa-desa di seluruh Indonesia. (yin)
